Bupati Bulukumba Tidak Hadir di RDP PT Lonsum dan Tokoh Adat, Djaya Jumain Sebut  Andi Utta Abaikan Persoalan Rakyat di Tanah Adat 

MAKASSAR- Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di lantai 4 gedung DPRD Sulsel, Rabu (5/6/2024).

Rapat tersebut membahas persoalan tanah adat Kajang yang diduga dikuasai oleh perusahaan perkebunan karet PT. London Sumatera Indonesia Tbk (PT. Lonsum) yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

Baca juga: Buruh Pelabuhan Nusantara Parepare Ramai Mendukung Ganjar Pranowo

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Firmina Tallulembang, didampingi Wakil Ketua Komisi B serta satu orang anggota Komisi B.

RDP dihadiri oleh perwakilan Pj Gubernur Sulsel, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Sulsel, Kuncoro Bhakti, Kepala BPN Kabupaten Bulukumba, Masri Limart, pimpinan PT. Lonsum yang diwakili oleh Rusli, Kuasa Hukum Tokoh Adat Kajang, Dr. Muh. Nur, dan sejumlah tokoh adat Kajang.

Baca juga: Truck Kanvas VS Motor Trail, Bripda M. Muhaemin Iskandar Meninggal Ditempat di Barru

Pada kegiatan itu, Firmina menyayangkan ketidakhadiran Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf atau Andi Utta.

Padahal pihaknya telah menyurati orang nomor satu di Kabupaten Bulukumba itu, namun tetap tidak hadir.

Baca juga: Bupati Suardi Saleh Syukuran Naik Rumah Empang dan Manasik Haji di Ajakkang

Terpisah Advokat Kantor Hukum Law Firm DR.Muhammad Nur, S.H & Associates Saudara, Djaya Jumain sangat menyayangkan Bupati Bulukumba Andi Utta tidak hadir dalam RDP 

" Harusnya  pak bupati hadir biar menyaksikan apa kejadian yang sebenarnya dan pahan subtansi dari permasalahan yang selama ini diperjuangkan, Intinya ketidak hadiran Bupati Bulukumba terkesan menghindar dan tidak paham dan abaikan aspirasi rakyat terkait persoalan tanah adat di PT Lonsum " Ungkapnya

Baca juga: Sekda Barru Tampil Berbicara di Festival Inovasi OMS

Ketidak hadiran Bupati  dalam RDP menyebabkan kegiatan tersebut dijadwal ulang dan akan segera dilakukan RDP kedua yang akan menghadirkan ulang Bupati Bulukumba, Ketua DPRD Bulukumba, Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, dan seluruh stake holder terkait, tutup Djaya Jumain.

(dj/mhh)

Baca juga: Barru Baik Sipakatau, Kesalahpahaman Terkait Pelayanan Disdukcapil Berbuah Manis di MPP Barru