KI Sulsel Gelar Tahap Kedua Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2022

MAKASSAR - Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 di ruang Command Center, Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (04/10/2022). 

Baca juga: Tangani Paket Long Segment, Banggar DPRD Apresiasi Pemprov Sulsel

Kegiatan ini digelar dalam rangka pendalaman terhadap hasil verifikasi kuisioner yang diterima dari PPID Badan Publik di 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Penilaian Mandiri dari 34 (tiga puluh empat) Badan Publik Desa di Sulawesi Selatan.

Di sela-sela kegiatan, Ketua Tim Penilai KI Sulsel, Fauziah Erwin menyampaikan bahwa monev tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan telah memasuki tahap kedua, yaitu tahap presentasi. Sebagaimana diketahui, Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan KI Prov. Sulsel tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, antara lain tahap pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ), tahap presentasi dan tahap visitasi. 

Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Ingatkan Taspen Harus Hati-Hati Berinvestasi

"Di presentasi ini kami mendalami tiga hal yang dilakukan badan publik, yaitu aspek koordinasi/kolaborasi, aspek komitmen  aspek inovasi. Apa yang sudah dilakukan masing-masing badan publik, dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota dan desa dalam setahun terakhir untuk memudahkan atau memastikan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu di wilayahnya masing-masing, " ungkap Fauziah yang merupakan Komisioner KI Prov. Sulsel ini. 

Fauziah menjelaskan sejauh ini penilaian terhadap presentasi desa-desa yang mengikuti monev tersebut sangat luar biasa. 

Baca juga: Bupati Pangkep Muhammad Yusran Terima Kunjungan dari DWP Kementerian Pemuda Olah Raga RI

"Mungkin, kami memperkirakan ada kewenangan besar yang diberikan kepada masing-masing kepala desa untuk mengelola anggaran, sehingga untuk aspek formal semisal website dan aplikasi-aplikasi yang pada prinsipnya diperuntukkan memudahkan masyarakat mengakses layanan publik di desa,  termasuk di dalamnya mengakses layanan informasi, itu lengkap, " jelasnya.

Berbeda dengan penilaian presentasi desa, penilaian untuk kabupaten/kota, kata Fauziah, lebih menarik untuk diperhatikan. Pasalnya, tahun ini KI mulai mengaplikasikan PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sehingga pertanyaan yang sebelumnya atau pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar 40an, tahun ini bertambah jumlahnya menjadi 158 dengan penambahan sejumlah indikator baru. Di antaranya, indikator pengadaan barang dan jasa, kualitas informasi dan aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas. 

Baca juga: 12 Difabel Direkrut Jadi Non ASN, Gubernur Sulsel: Asas Keadilan dan Kesetaraan

"Ini sepertinya membuat keteteran banyak badan publik kabupaten/kota, khususnya untuk aspek pengadaan barang dan jasa. Kita tahu sendiri inilah yang kemudian menjadi dokumen yang paling banyak diminta, paling banyak disengketakan masyarakat, baik di Komisi Informasi maupun di badan peradilan lain, " katanya.

Ditambahkannya lagi bahwa banyak sekali pejabat pemerintah yang melihat bahwa dokumen informasi publik tersebut sebagai dokumen yang terbuka hari ini. 

Baca juga: Hindari Bahaya Kelistrikan, Camat Tondong Tallasa Kerjasama PLN Pangkep Gelar Sosialisasi Keselamatan

"Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi inilah kami ingin mendorong keterbukaan informasi di sektor pengadaan barang dan jasa, salah satunya dengan memasukkan pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa, " tambahnya.

Ia menegaskan bahwa apa yang disajikan dalam formulir SAQ dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik tersebut, sesungguhnya adalah informasi yang sudah terbuka dan sudah sangat terstruktur, mulai dari informasi yang wajib diumumkan oleh pemerintah enam bulan sekali, wajib tersedia  informasi serta-merta. 

"Sudah sangat terstruktur sebenarnya jenis-jenis dokumenya,  bagaimana tata cara penyampaiannya ke publik, sehingga mohon untuk diaplikasikan,  baik di websitenya maupun di lembaga-lembaga publik. Kami tidak hanya menilai Dinas Kominfo sebagai PPID Utama, tetapi pemerintah kabupaten/kota, karena filosofi dari Monev Keterbukaan Informasi Publik ini adalah memotret seperti apa kabupaten/kota mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di wilayahnya masing-masing dalam setahun terakhir. Jadi seluruh OPD yang ada di dalam pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab bersama-sama melaksanakan kewajibannya mengumumkan tiga kategori informasi ini di tempatnya masing-masing, sehingga itulah yang kemudian tinggal direkam oleh PPID Utama untuk dimasukkan sebagai jawaban dalam kuisioner monev, " tegasnya. 

Fauziah berharap pemerintah kabupaten/kota dan badan publik lainnya yang ada di Sulsel bisa lebih terbuka di tahun-tahun mendatang. 

"Keterbukaan informasi ini dianggap bukan sebagai sebuah beban, bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebuah kebutuhan oleh pemerintah. Agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah di wilayahnya masing-masing, " harapannya.(***)

Baca juga: Pemprov Sulsel dan Pemprov DKI Jakarta Teken MoU Tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik